Rabu, 18 Maret 2020

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRINO. 90 TAHUN 2019 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH


Dengan Hormat,
Sebagaiman di ketahui bersama bahwa pemerintah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
Dan di samping itu pemerintah juga telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Imformasi Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRINO. 90 TAHUN 2019 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEMINFORMASI PEMERINTAH DAERAH  

 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan         I           : Hari/Tanggal : Rabu Sabtu, 0104 April 2020
Tempat                       : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Angkatan         II         : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 0609 April 2020
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

Angkatan         III        : Hari/Tanggal : Rabu Sabtu, 1316 April 2020
Tempat                       : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta.

Angkatan         IV        : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 2023 April 2020
Tempat                       : Hotel Marc, Jl. Pintu Air V, Jakarta.

Angkatan         V          : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 2730 April 2020
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

Selasa, 04 Februari 2020

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)


Dengan Hormat,
Hadirnya UU No 23 tahun 2014, memberi amanat kepada Pemda untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri Pemda, terhadap pelbagai demensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan.
Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Dan menurut Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, data kinerja yang akurat merupakan hal yang wajib disediakan dan  harus didukung pula dengan bukti dokumen kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memfasiliasi para OPD didalam penyusunan LPPD di dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendagri RI dengan Nomor Registrasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


Angkatan I
Februari 2020
Angkatan II
Maret 2020
Angkatan III
April 2020
Angkatan IV
Mei – Juni 2020
1013 Februari 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
02 – 05 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
02 – 05 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
04 – 07 Mei 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
13 – 16 Februari 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
05 – 08 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
06 – 09 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
11 – 14 Mei 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
17 – 20 Februari 2020
Hotel 88, Jakarta
09 – 12 Maret 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
13 – 16 April 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
14 – 17 Mei 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
20 – 23 Februari 2020
Hotel 88, Jakarta
12 – 15 Maret 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
16 – 19 April 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
18 21 Mei 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
24 – 27 Februari 2020 Hotel Arcadia, Jakarta
16 – 19 Maret 2020
Hotel 88, Jakarta
20 – 23 April 2020
Hotel 88, Jakarta
08 – 11 Juni 2020
Hotel 88, Jakarta
27 Feb01 Mar 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
19 – 22 Maret 2020
Hotel 88, Jakarta
23 – 26 April 2020
Hotel 88, Jakarta
11 – 14 Juni 2020
Hotel 88, Jakarta

--------
26 – 29 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
27– 30 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
15 – 18 Juni 2020
Hotel Arcadia, Jakarta

TATA CARA PENYUSUNAN, VERIFIKASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL BAGI PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA BERDASARKAN PP. NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAERAH


Dengan Hormat,
Sebagaiman di ketahui bersama bahwa  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Olehk karna itu pemerintah mengeluarkan PP. No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan dilakukan dalam rangka untuk menyessuaikan dengan perkembangan yang terjadi,antara lain proses proses pelaksanaan dan penatausahaan yang harus memperhitungkam kinerja yang sudah ditetapkan, mempertegas fungsi Verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan  kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja, penyederhanaan proses pembayaran di SKPD dan mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagai fungsinya  banyak beralih kepada PPTK. Dan di samping itu Pengelolaan Aset Daerah menyisahkan Banyak persoalan di daerah yang sangat Komplex, oleh karna itu penatausahaan dan pengelolaan Aset Daerah harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan danKebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :