Selasa, 09 Maret 2021

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

Dengan Hormat,

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU Cipta Kerja guna memprioritaskan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi telah disahkanlah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres No. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah pusat maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

 

BIMTEK IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
 
Angkatan          I           : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1821 Maret 2021
Tempat                          : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.
 
Angkatan          II         : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2528 Maret 2021
Tempat                          : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.
 
Angkatan          III        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0104 April 2021
Tempat                           : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta.
 
Angkatan          IV        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0811 April 2021
Tempat                          : Hotel Yuan Garden, Jl. Pintu Air V, Jakarta
 
Angkatan          V          : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1518 April 2021
Tempat                           : Hotel Cordela, Jl. Kramat Raya, Jakarta.
 
Angkatan          VI        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2225 April 2021
Tempat                           : Hotel Ibis Senen, Jl.Kramat Raya, Jakarta.

BIMTEK PEDOMAN TEKHNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 DAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH


Dengan Hormat,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Untuk melakukan pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan, perlu adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemda, provinsi dan pusat dengan harapkan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga efisiensi serta efektifitas waktu. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur di lingkungan pemerintah daerah guna mendukung kebijakan serta regulasi baru pemerintah pusat maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

 

BIMTEK PEDOMAN TEKHNIS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 DAN IMPLEMENTASIPENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

 

Angkatan          I           : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1821 Maret 2021

Tempat                          : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

 

Angkatan          II         : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2528 Maret 2021

Tempat                          : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

 

Angkatan          III        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0104 April 2021

Tempat                          : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta.

 

Angkatan          IV        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0811 April 2021

Tempat                         : Hotel Yuan Garden, Jl. Pintu Air V, Jakarta

 

Angkatan          V          : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1518 April 2021

Tempat                          : Hotel Cordela, Jl. Kramat Raya, Jakarta.

 

Angkatan          VI        : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2225 April 2021

Tempat                          : Hotel Ibis Senen, Jl.Kramat Raya, Jakarta. 

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN IMPLEMNTASI PP NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN DANA DESA (ADD)


Sebagaimana diketahui Bersama Bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari usaha mikro dan kecil (UMK). Pengadaan memiliki peran penting dalam memastikan kesuksesan organisasi pemerintah melaksanakan misi strategis dan program kerja. Untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi, organisasi penyelenggara pengadaan harus dapat memastikan bahwa skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan harga yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan, dalam jumlah dan mutu yang sesuai, didapatkan secara tepat waktu, serta dengan tingkat layanan yang sesuai standar.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, penghasilan tetap kades, sekdes, dan perangkat desa lainnya termasuk dalam anggaran APBDesa yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN(PERPRES) NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN IMPLEMNTASI

PP NO. 11 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN DANA DESA (ADD) "

 

 kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

 

Angkatan I           : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1821 Maret 2021

Tempat                 : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

 

Angkatan II          : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2528 Maret 2021

Tempat                 : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

 

Angkatan III         : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0104 April 2021

Tempat                 : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta.

 

Angkatan IV         : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 0811 April 2021

Tempat                 : Hotel Yuan Garden, Jl. Pintu Air V, Jakarta

 

Angkatan V          : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 1518 April 2021

Tempat                 : Hotel Cordela, Jl. Kramat Raya, Jakarta.

 

Angkatan VI         : Hari/Tanggal : Kamis Minggu, 2225 April 2021

Tempat                  : Hotel Ibis Senen, Jl.Kramat Raya, Jakarta. 

Rabu, 18 Maret 2020

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRINO. 90 TAHUN 2019 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH


Dengan Hormat,
Sebagaiman di ketahui bersama bahwa pemerintah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
Dan di samping itu pemerintah juga telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Imformasi Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRINO. 90 TAHUN 2019 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEMINFORMASI PEMERINTAH DAERAH  

 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan         I           : Hari/Tanggal : Rabu Sabtu, 0104 April 2020
Tempat                       : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Angkatan         II         : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 0609 April 2020
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

Angkatan         III        : Hari/Tanggal : Rabu Sabtu, 1316 April 2020
Tempat                       : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta.

Angkatan         IV        : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 2023 April 2020
Tempat                       : Hotel Marc, Jl. Pintu Air V, Jakarta.

Angkatan         V          : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 2730 April 2020
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No 62, Jakarta.

Selasa, 04 Februari 2020

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)


Dengan Hormat,
Hadirnya UU No 23 tahun 2014, memberi amanat kepada Pemda untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri Pemda, terhadap pelbagai demensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan.
Penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Dan menurut Menurut PP Nomor 3 Tahun 2007, LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, data kinerja yang akurat merupakan hal yang wajib disediakan dan  harus didukung pula dengan bukti dokumen kinerja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memfasiliasi para OPD didalam penyusunan LPPD di dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri RI, mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendagri RI dengan Nomor Registrasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


Angkatan I
Februari 2020
Angkatan II
Maret 2020
Angkatan III
April 2020
Angkatan IV
Mei – Juni 2020
1013 Februari 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
02 – 05 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
02 – 05 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
04 – 07 Mei 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
13 – 16 Februari 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
05 – 08 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
06 – 09 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
11 – 14 Mei 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
17 – 20 Februari 2020
Hotel 88, Jakarta
09 – 12 Maret 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
13 – 16 April 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
14 – 17 Mei 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
20 – 23 Februari 2020
Hotel 88, Jakarta
12 – 15 Maret 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
16 – 19 April 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
18 21 Mei 2020
Hotel Oasis Amir, Jakarta
24 – 27 Februari 2020 Hotel Arcadia, Jakarta
16 – 19 Maret 2020
Hotel 88, Jakarta
20 – 23 April 2020
Hotel 88, Jakarta
08 – 11 Juni 2020
Hotel 88, Jakarta
27 Feb01 Mar 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
19 – 22 Maret 2020
Hotel 88, Jakarta
23 – 26 April 2020
Hotel 88, Jakarta
11 – 14 Juni 2020
Hotel 88, Jakarta

--------
26 – 29 Maret 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
27– 30 April 2020
Hotel Arcadia, Jakarta
15 – 18 Juni 2020
Hotel Arcadia, Jakarta