Sabtu, 25 Maret 2017

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BAGI PUSKESMAS DAN UNIT KERJA SKPD DIDALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK


Dengan Hormat,
         Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD. Rencana tersebut dapat dipahami.Karena dengan menjadi BLUD, Puskesmas  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan  yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
  Pengembangan puskesmas sebagai BLUD ini merupakan jawaban atas tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Harus diakui, selama ini banyak pihak mengeluhkan pelayanan di puskesmas kurang lancar, karena permasalahan dana operasional.
 Hal ini terjadi karena Puskesmas harus menyetorkan dahulu pendapatannya ke kas daerah, baru kas daerah mengucurkan dana operasional dan uang jasa setelah melalui proses penganggaran. Kondisi ini memunculkan masalah karena kebutuhan dana operasional di puskesmas adalah harian, sedangkan pencairan anggaran dari kas daerah adalah bulanan. Sehingga, puskesmas sering mengalami kekosangan dana dan layanan menjadi terganggu. Kalaupun ada uang dari pendapatan jasa layanan, puskesmas tidak berani menggunakannya karena harus disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah.Padahal, pasien jamkesmas ataupun jamkesda seperti JKBM sekarang ini harus gratis 100 persen. Puskesmas harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk jasa layanan, jasa sarana dan medis bagi pasien jamkesmas dan jamkesda. Kalau tersedia dana tentu tidak akan menjadi masalah, namun masalah akan timbul ketika anggaran dari kas daerah belum turun dan persediaan sudah tak mencukupi. Puskesmas harus pandai-pandai mengatur keuangannya agar tidak sampai menurunkan kualitas layanannya kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan Knowledge, Skill Attitude kepada Pemda (Puskesmas) dan Unit Kerja SKPD maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Kegiatan Kunjungan Kerja dengan tema :



Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:


Angkatan     I  Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 25 – 28  Maret 2019
Tempat             Hotel 88Jl. Mangga Besar 62, Jakarta
Angkatan     II: Hari/Tanggal : Senin – Kamis,08 – 11 April 2019
Tempat             Hotel IbisJl. Kramat Raya, Jakarta Pusat
Angkatan     III: Hari/Tanggal : Senin – Kamis,15 – 18 April 2019
Tempat            : Hotel Cordela,  Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat
Angkatan      IV: Hari/Tanggal : Senin – Kamis,22 – 25 April 2019
Tempat            : Hotel Grand Cempaka,Jl. Letjend Suprapto, Jak Pus
Angkatan     V : Hari/Tanggal: Senin 29 April – Kamis 02 Mei 2019
Tempat            : Hotel Orchardz Jl. Industri Raya, Jakarta
Angkatan     VI: Hari/Tanggal: Senin– Kamis 06 - 09 Mei 2019
Tempat            : Hotel Cordela Jl. Kramat Raya, Jakarta
Angkatan     VII: Hari/Tanggal: Senin– Kamis 13 - 16 Mei 2019
Tempat            : Hotel 88 Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan     VIII: Hari/Tanggal: Senin– Kamis 20 - 23 Mei 2019
Tempat            : Hotel Amaris Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan     IX: Hari/Tanggal: Senin– Kamis 27 - 30 Mei 2019
Tempat            : Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya, Jakarta

Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Bpk


0 komentar: