Selasa, 04 Februari 2020

TATA CARA PENYUSUNAN, VERIFIKASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL BAGI PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA BERDASARKAN PP. NO. 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAERAH


Dengan Hormat,
Sebagaiman di ketahui bersama bahwa  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Olehk karna itu pemerintah mengeluarkan PP. No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Perubahan dilakukan dalam rangka untuk menyessuaikan dengan perkembangan yang terjadi,antara lain proses proses pelaksanaan dan penatausahaan yang harus memperhitungkam kinerja yang sudah ditetapkan, mempertegas fungsi Verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan  kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau unit SKPD yang merupakan wujud pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja, penyederhanaan proses pembayaran di SKPD dan mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagai fungsinya  banyak beralih kepada PPTK. Dan di samping itu Pengelolaan Aset Daerah menyisahkan Banyak persoalan di daerah yang sangat Komplex, oleh karna itu penatausahaan dan pengelolaan Aset Daerah harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan danKebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :




0 komentar: